BMI – Badan Intelijen Negara (BIN) bekerjasama dengan Banteng Muda Indonesia (BMI) Prov. Lampung, menggelar vaksinasi massal di Kantor DPD BMI Prov. Lampung, Kamis (23/6/2022). Vaksinasi berlaku baik dosis pertama, kedua, maupun dosis ketiga atau booster.
“Presiden Joko Widodo meminta BIN terus melakukan percepatan vaksinasi pada Tahun 2022 dengan target seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo tersebut, Kepala BIN Bapak Jenderal Pol. (P) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H. M.Si. memerintahkan seluruh Binda untuk melakukan vaksinasi dengan target sebanyak 40 juta dosis dan Binda Lampung menargetkan 1.440.000 dosis yang akan divaksin selama tahun 2022,” ujar Kabinda Lampung Iwan Satriawan.
Kabinda Lampung mengatakan bahwa vaksinasi yang difokuskan pada milenial merujuk kepada komposisi penduduk generasi milenial kelahiran 1981 – 1996 dan generasi Z kelahiran 1997 – 2010 semakin dominan dan keduanya memiliki peran penting karena akan menjadi energi kemajuan bangsa Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung.
“Pemerintah telah melonggarkan penggunaan masker saat berada di luar terbuka yang tidak ramai, tetapi vaksinasi terus kita lakukan agar kualitas kekebalan komunal masyarakat semakin meningkat, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman di masa kehidupan semakin mendekati normal saat ini,” ujar Kabinda Lampung.
Ketua DPD BMI Prov. Lampung, Piego Wilyasa mengatakan, Ini merupakan salah satu tujuan, agar warga dan masyarakat di Lampung tercipta imunitas tubuh yang kuat, supaya bisa kuat menghadapi pandemi.
“Kami berharap dengan warga dan masyarakat di Lampung, agar yang belum booster, agar disegerakan, maka Insyaa Allah maka sesuai dengan anjuran dari Pemerintah, agar bisa Pandemi covid ini menjadi Endemi,”
Bang Piego sapaan akrabnya, ia menyebutkan bahwa jika kondisi Indonesia sudah normal, status tidak lagi pandemi, melainkan endemi, maka semua kegiatan masyarakat akan bisa dilakukan, ini yang menjadi harapan warga dan masyarakat semua dapat pulih.
“Kalau sudah endemi kan kita sudah dapat bergerak bebas, jadi Pemerintah hanya memfasilitasi,” tutur Piego.
